Update Tol Laut Papua, Lahan Bongkar Muat Pelabuhan Jayapura Ditambah

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menandatangani 2 MoU untuk meningkatkan produktivitas Pelabuhan Jayapura dan Tol Laut Indonesia Timur. MoU ini terkait “Rencana Pemanfaatan Aset Lahan Hasil Reklamasi Kolam Pelabuhan” dan “Kerja Sama Pengoperasian Barang Milik Negara”. Dengan perkuatan kerja sama ini, maka akan terdapat tambahan lahan bongkar muat di dermaga Pelabuhan Jayapura seluas 69 x 23 meter.

Prosesi penandatanganan dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Capt Roni Fahmi. Sedangkan dari pihak Pelindo diwakili oleh Dwi Rahmad Toto selaku Regional Head IV PT Pelindo (Persero). Prosesi tersebut berlangsung di kantor Pelindo Regional IV, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Roni menjelaskan, saat ini Pelabuhan Jayapura melayani 14 kabupaten/kota pada provinsi Papua dan menjadi pelabuhan akhir bagi layanan kapal dari barat ke timur Indonesia, termasuk kapal Tol Laut Papua.

“Sehingga dengan adanya kerja sama ini dan pemanfaatan lahan reklamasi tentu layanan bongkar muat akan semakin meningkat,” ujarnya dalam keternagan resmi, Selasa (14/4/2022). Roni Fahmi menyampaikan, kunjungan kapal dan tingkat distribusi logistik pada kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Jayapura selama 5 tahun terakhir meningkat signifikan, seperti pada tahun 2021 mencapai 584 total call dengan 4.393.246 total GRT. Hal tersebut tentunya berdampak pada layanan seperti kecepatan layanan bongkar muat dan kemampuan pelabuhan dalam penyandaraan kapal secara aman dan selamat. “Sehingga untuk menunjang produktivitas pelabuhan maka dibutuhkan kerja sama dan peran pemerintah serta operator pelabuhan berinovasi bersama stakeholders untuk terus meningkatkan layanan kapal dan bongkar muat dengan maksimal,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dwi Rahmad Toto menyampaikan bahwa Pelindo menyambut baik penandatangan kerja sama pengoperasian dermaga dan pemanfaatan aset lahan hasil reklamasi di kawasan Pelabuhan Jayapura. “Hal ini tentu akan terus meningkatkan layanan kapal yang masuk dan ketersediaan serta kecepatan waktu dalam pelayanan bongkar muat,” ujarnya. Lebih lanjut, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan Willem Thobias Fofid menyampaikan penjelasan terkait pembangunan dermaga APBN di Pelabuhan Jayapura oleh Pemerintah Pusat.

“Dermaga 2 APBN dibangun sejak 2013 dalam rangka mendukung semangat konektivitas Tol Laut dan multimoda dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” jelasnya. Dermaga 2 APBN telah beroperasi dan pada hari ini diwujudkan dengan Perjanjian Kerja Sama Pengoperasian Barang Milik Negara berupa dermaga seluas 69 x 23 meter.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *